17 hours ago
11
KUMPUL – Pengerahan massa forum peduli ASN Mimika dengan titik kumpul di Bundaran Timika Indah, Jumat (13/3/2026). (FOTO:GREN/TIMEX)
TIMIKA, timikaexpress.id – Aksi protes terhadap pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika masih berlanjut.
Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli ASN Mimika menggelar aksi damai pada Jumat (13/3/2026).
Aksi tersebut melibatkan tujuh organisasi massa (ormas) asli Amungme dan Kamoro serta sejumlah ASN asli Papua.
Massa mulai berkumpul di Bundaran Timika Indah sejak pukul 06.30 WIT.
Para peserta aksi berencana bergerak menuju kantor DPRK Mimika dan kawasan Sentra Pemerintahan di Kelurahan Karang Senang, SP3.
Aksi ini merupakan lanjutan dari protes terhadap pelantikan 286 pejabat di lingkungan Pemkab Mimika yang berlangsung di Graha Eme Neme Yauware pada Rabu (11/3/2026).
Sejumlah ASN asli Papua mempersoalkan proses pelantikan tersebut karena nama mereka tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pelantikan, meskipun mengaku telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan lulus.
Protes sempat terjadi saat prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung dan menjadi sorotan di berbagai platform media sosial.
Selain itu, anggota DPRK Mimika juga menyoroti status Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih merangkap jabatan sebagai Plt.
Warga dari Distrik Tembagapura juga menyampaikan surat terbuka kepada Bupati Mimika Johannes Rettob agar kepala distrik di wilayah tersebut diisi oleh orang asli setempat.
Menanggapi protes tersebut, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa proses penataan jabatan telah melalui berbagai tahapan, mulai dari seleksi terbuka, evaluasi kinerja, hingga pelaksanaan job fit bagi pejabat di lingkungan Pemkab Mimika.
Selain itu, uji kompetensi juga telah dilakukan bagi pejabat eselon III.
Menurutnya, masih ada sejumlah pejabat yang akan dilantik secara bertahap karena pemerintah daerah masih menunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kalau ada ASN yang belum mendapatkan posisi jabatan hari ini bukan apa-apa. Ini karena kita masih menunggu Pertek dan rekomendasi dari BKN. Kita bekerja sesuai aturan teknis BKN,” ujar Johannes.
Saat pelantikan berlangsung, aparat kepolisian bersama Satpol PP melakukan pengamanan ketat di area Graha Eme Neme Yauware.
Pemeriksaan dilakukan sejak pintu gerbang masuk.
Sejumlah warga dan pegawai yang tidak memiliki undangan diminta kembali, sementara wartawan yang hendak meliput sempat tertahan di gerbang sebelum akhirnya diizinkan masuk ke lokasi pelantikan. (via)
Jumlah Pengunjung: 108
