12 hours ago
8
TANDA TANGAN – Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, bersama Asri Akkas, Wakil Ketua I DPRK Mimika, menandatangani naskah komposisi keanggotaan empat Pansus di ruanh sidang DPRK Mimika, Rabu (25/2/2026). (FOTO:ISTIMEWA)
TIMIKA, timikaexpress.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi menetapkan komposisi empat Panitia Khusus (Pansus) dalam sidang paripurna yang digelar di Kantor DPRK Mimika, Rabu (25/2/2026).
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, mengatakan pembentukan pansus ini menjadi momentum penting dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penyelesaian berbagai persoalan krusial di Kabupaten Mimika.
“Penetapan ini bukan sekadar seremoni, tetapi mandat rakyat kepada anggota dewan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Mimika,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pembentukan pansus telah melalui tahapan administrasi dan konstitusional, mulai dari penetapan awal pada Jumat lalu, pengusulan keanggotaan pada Senin, hingga penetapan susunan lengkap pada Rabu.
Berikut susunan empat Pansus yang ditetapkan:
1. Pansus Tapal Batas
Ketua: Dominggus Kapiyau
Wakil Ketua: Frederikus Kemaku
Sekretaris: Rampeani Rachman
Anggota: Yoseph Erakipia, Yuliana Dice Amisim, Iwan Anwar, Mariunus Tandiseno, Dolfin Beanal, Dessy Putrika Ross Rante, Herman Gafur, Adrian Andhika Thie
2. Pansus Air Bersih
Ketua: Rizal Pata’dan
Wakil Ketua: Agustinus W. Murib
Sekretaris: Federina Matirani
Anggota: Benyamin Sarira, Elias Rande Ratu, Daud Bunga, Herman Tangke Pare, Anthon Pali, Bilianus Zoani, Simson Gujangge
3. Pansus Penanganan Karyawan Mogok Kerja di lingkungan PT Freeport Indonesia
Ketua: Derek Tenouye
Wakil Ketua: Abrian Katagame
Sekretaris: Yan Pieterson Laly
Anggota: Adolina Magal, Matius Uwe Yanengga, Merry Pongutan, Ancelina Beanal, Aser Gobay, Elias Mirip, Sasiel Abugau
4. Pansus Penanganan Konflik Kemanusiaan
Ketua: Anton N. Alom
Wakil Ketua: Luther Beanal
Sekretaris: Amons Jamang
Anggota: Stefanus Onawame, Adolf Omaleng, Elinus B. Mom, Ester Rika Agustina Komber, Darwin Kurnia Rombe, Alfian Akbar Balyanan.
Untuk Pansus sengketa tapal batas Kapiraya, DPRK menekankan pentingnya kepastian administrasi dan hukum atas wilayah di Distrik Mimika Barat Tengah agar tidak menimbulkan konflik maupun menghambat pelayanan publik.
Sementara Pansus penanganan air bersih diminta mengidentifikasi kendala teknis dan manajerial yang menyebabkan akses air bersih belum merata di sejumlah wilayah.
Terkait Pansus Moker karyawan PT Freeport Indonesia, DPRK menegaskan pansus harus mampu menjadi jembatan yang adil antara pekerja dan perusahaan.
Hak tenaga kerja perlu dilindungi tanpa mengabaikan stabilitas investasi dan ekonomi daerah.
Sedangkan Pansus konflik kemanusiaan di Kwamki Narama dan Distrik Jila diharapkan mampu menggali akar persoalan secara komprehensif serta merekomendasikan langkah rekonsiliasi yang berkeadilan dan menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
DPRK juga menekankan pentingnya kerja kolektif dan transparan dalam pelaksanaan tugas pansus, mengingat waktu kerja yang terbatas dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi.
Dengan terbentuknya empat pansus ini, DPRK Mimika diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis daerah melalui kerja yang terarah dan terukur. (tim)
Jumlah Pengunjung: 94
