14 hours ago
10
KULIAH UMUM – Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. saat memberikan materi dalam kuliah umum Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Rabu (12/8/2026). (FOTO: IST/HUMAS PEMPROV PAPUA TENGAH)
NABIRE, timikaexpress.id – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.
Hal tersebut mengemuka dalam kuliah umum bertema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” yang merupakan bagian dari kegiatan Otonomi Khusus Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua, di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Rabu (12/8/2026).
Kuliah umum tersebut menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber.
Kegiatan diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, birokrasi profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dirumuskan, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan aset dan ketersediaan data.
Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur serta kemampuan dalam mengeksekusi kebijakan menjadi bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dalam konteks pelaksanaan Otsus, Djohermansyah juga menegaskan bahwa kewenangan dan dukungan fiskal harus diikuti tata kelola pemerintahan yang baik.
Kebijakan pembangunan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis Papua Tengah.
Menurutnya, program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah karena masyarakat pesisir, pegunungan dan pedalaman memiliki kondisi serta tantangan yang berbeda.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Papua Tengah didorong untuk terus memperkuat kapasitas aparatur, kelembagaan, pengelolaan anggaran serta implementasi kebijakan.
Penguatan tata kelola tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Papua Tengah. (*)
Jumlah Pengunjung: 57
