3 hours ago
1
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang (FOTO: GREN/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, memastikan rencana pembukaan lahan persawahan seluas 30.000 hektar di Kabupaten Keerom, Papua, tidak akan mengurangi hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
Menurutnya, program yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tersebut justru dirancang untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengubah status kepemilikan lahan.
Pernyataan itu disampaikan Febriel usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Jalan Nangka, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, rencana pengembangan kawasan persawahan di Keerom telah dibahas bersama pemerintah daerah se-Tanah Papua pada pekan lalu.
Tahap awal, lahan yang akan dikelola mencapai sekitar 30.000 hektar.
“Minggu lalu kami bersama pemerintah se-Papua sudah membahas hal ini. Lokasi yang akan dibuka berada di Kabupaten Keerom dengan rencana awal seluas 30.000 hektar,” ujarnya.
Febriel menegaskan, seluruh lahan yang akan dikelola tetap menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik ulayat.
TNI hanya berperan sebagai pendamping dalam pengelolaan lahan agar dapat menghasilkan produksi pertanian yang maksimal.
“Tanahnya tetap milik masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. Kami hanya membantu mengelola sawah. Hasil panennya pun sepenuhnya menjadi milik masyarakat,” tegasnya.
Untuk mendukung produktivitas, pengolahan lahan akan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Sistem pertanian modern itu diharapkan mampu mempercepat proses produksi sekaligus mengurangi beban kerja petani dibandingkan metode konvensional.
Dengan meningkatnya produksi padi, pemerintah berharap Papua tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
Selain memperkuat ketahanan pangan, peningkatan produksi juga diharapkan dapat menekan harga beras yang selama ini relatif tinggi.
“Kalau hasil sawah melimpah, tentu harga beras di Papua akan lebih terjangkau sehingga masyarakat tidak lagi terbebani biaya kebutuhan pokok,” katanya.
Selain membahas sektor pertanian, Pangdam juga menyampaikan perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Hingga saat ini, sebanyak 24 titik KDMP telah dibangun di tiga provinsi di Tanah Papua.
Khusus di Papua Tengah, pembangunan koperasi berlangsung di Kabupaten Mimika dan Nabire.
Untuk di Mimika, dua unit KDMP telah selesai dibangun dan kini tinggal menunggu kelengkapan fasilitas operasional.
Meski menghadapi tantangan berupa medan yang berat dan akses wilayah yang terbatas, Febriel menegaskan pembangunan di Papua akan terus dipercepat sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program-program strategis pemerintah. (via)
Jumlah Pengunjung: 42
