5 hours ago
2
Bupati Mimika Johannes Rettob (FOTO:MEGA/TIMEX)
TIMIKA, timikaexpress.id – Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan kenaikan harga material dan biaya operasional menjadi salah satu penyebab sejumlah kontraktor enggan mengikuti tender proyek infrastruktur di Kabupaten Mimika.
Hal itu disampaikan Johannes saat diwawancarai awak media di Timika.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa belum maksimalnya pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan fisik di Mimika bukan semata-mata karena pemerintah daerah tidak bekerja, tetapi dipengaruhi kondisi ekonomi yang terjadi secara nasional hingga global.
Johannes mengatakan, harga material bangunan di Indonesia saat ini mengalami kenaikan rata-rata sekitar 22 persen. Kenaikan tersebut juga diikuti melonjaknya biaya distribusi menuju Mimika akibat tingginya harga bahan bakar dan transportasi.
“Material dari daerah asal seperti Surabaya saja sudah naik. Ketika dibawa ke Mimika, ongkos transportasinya juga ikut naik. Solar sekarang mahal, avtur juga naik, jadi ini bukan hanya persoalan Mimika tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat banyak kontraktor mempertimbangkan kembali untuk mengikuti tender proyek pemerintah, terutama jika nilai proyek masih menggunakan standar harga lama.
“Kalau harga barang naik sementara nilai proyek masih memakai harga lama, kontraktor tentu tidak mau kerja. Misalnya pembangunan satu kilometer jalan tetapi anggarannya masih standar lama, pasti tidak ada yang ikut tender,” katanya.
Johannes yang juga menjabat Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyebut hampir semua pemerintah daerah menghadapi persoalan serupa dalam pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian harga satuan proyek agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan pemerintah bukan menambah anggaran secara langsung, melainkan menyesuaikan volume pekerjaan agar tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selain kenaikan harga material, Johannes juga menyoroti dampak kondisi global terhadap pembangunan daerah. Konflik internasional dan kenaikan nilai tukar dolar disebut ikut memengaruhi harga berbagai kebutuhan proyek.
Ia menambahkan, harga solar industri saat ini mencapai sekitar Rp30 ribu per liter, padahal distribusi material dari quarry hingga lokasi proyek sangat bergantung pada bahan bakar tersebut.
“Kalau tender dipaksakan sekarang, kami khawatir tidak ada kontraktor yang ikut karena biaya operasional terlalu berat. Makanya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)
Penulis: Mega Irianti
Editor: Maurits SDP
Jumlah Pengunjung: 63
