12 hours ago
6
LKPJ APBD – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah di Nabire, Jumat (31/7/2026). (FOTO:HUMAS PEMPROV PAPUA TENGAH)
NABIRE, timikaexpress.id – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah di Nabire, Jumat (31/7/2026).
Dalam laporan keuangan yang telah diaudit tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target sebesar Rp4,066 triliun.
Capaian ini menunjukkan pendapatan daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Meki Nawipa menegaskan, penyampaian pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada DPR Papua Tengah dan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah selama 2025.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPR Papua Tengah dan seluruh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Meki.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp601,70 miliar atau 114,50 persen dari target.
Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp543,38 miliar, sedangkan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp58,32 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 99,30 persen, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp1,162 triliun atau terealisasi 100 persen.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu anggaran Rp4,812 triliun.
Belanja operasi terealisasi 80,28 persen, sedangkan belanja modal baru mencapai 61,92 persen.
Menurut Meki, rendahnya serapan belanja modal menjadi perhatian pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan fisik proyek di lapangan.
“Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi untuk terus memperbaiki proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta percepatan pelaksanaan fisik di lapangan,” katanya.
Meski APBD 2025 semula diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp745,37 miliar, realisasinya justru mencatat surplus Rp345,19 miliar.
Surplus tersebut didorong oleh pendapatan yang melampaui target, sementara realisasi belanja masih berada di bawah pagu anggaran.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah membukukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,429 triliun yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
Meki mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
Namun demikian, ia mengakui Papua Tengah sebagai daerah otonom baru masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, setiap rupiah APBD, kata Meki, harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, memperkuat ekonomi lokal, membuka keterisolasian wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pertanggungjawaban APBD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas secara konstruktif sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (*)
Jumlah Pengunjung: 76
